Pancasila Sebagai Dasar Negara

pancasila sebagai dasar negara

pancasila sebagai dasar negara – Makna Pancasila sebagai dasar negara adalah tiap-tiap penyelenggaraan ketatanegaraan di Negara Republik Indonesia mesti berlandaskan terhadap nilai-nilai Pancasila. Artinya, makna Pancasila selalu menjadi jiwa semua faktor berbangsa dan bernegara.

Konsep Pancasila sebagai dasar negara, disampaikan oleh Ir. Soekarno dalam pidatonya terhadap hari paling akhir sidang pertama BPUPKI tanggal 1 Juni 1945, yang isinya untuk menjadikan Pancasila sebagai dasar Negara falsafah Negara atau filosophische gromdslag bagi Indonesia yang baru merdeka.

Pancasila Sebagai Dasar Negara

Sejak saat itu, Pancasila sebagai dasar Negara yang membawa kedudukan sebagai berikut:
1. Sumber dari segala sumber hukum di Indonesia.
2. Meliputi situasi kebatinan dari Undang-Undang Dasar 1945.
3. Menciptakan cita-cita hukum bagi hukum dasar negara.
4. Menjadi sumber impuls bagi UUD 1945,
5. Mengandung norma-norma yang mengharuskan UUD untuk mewajibkan perintah maupun penyelenggara Negara yang lain untuk memelihara budi pekerti luhur

Pancasila merupakan dasar negara Republik Indonesia yang di dalamnya terkandung lima sila sebagai pandangan hidup bangsa Indonesia. Pernyataan ini tercantum dalam dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945, alinea ke empat.

Adapun tata alur dan rumusan pancasila yang termuat di dalam pembukaan UUD 1945 adalah:
1. Ketuhanan yang Maha Esa
2. Kemanusiaan yang Adil dan Beradab
3. Persatuan Indonesia
4. Kerakyatan yang Dipimpin oleh Hikmat Kebijaksanaan Dalam Permusyawaratan/Perwakilan
5. Keadilan Sosial Bagi Seluruh Rakyat Indonesia

Di dalam Pembukaan UUD Negara Republik Indonesia tahun 1945, terkandung bentuk cita-cita proklamasi. Cita-cita berikut adalah untuk mewujudkan penduduk yang adil dan makmur berdasarkan Pancasila dalam wadah NKRI. Untuk mewujudkan cita-cita proklamasi tersebut, diperlukan persatuan dan kesatuan dari semua warga Indonesia.

Alat pemersatu bangsa merupakan alat untuk menjaga keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI). Kelangsungan hidup negara dan bangsa Indonesia di jaman globlalisasi, mengharuskan kami untuk melestarikan alat pemersatu bangsa, agar generasi penerus bangsa selalu dapat menghayati dan mengamalkannya dan agar intisari nilai-nilai yang luhur itu selalu terjaga dan menjadi pedoman bangsa Indonesia sepanjang masa.

Perubahan Sila Kesatu Rumusan Dasar Negara Dalam Piagam Jakarta

Pada tanggal 18 Agustus 1945, Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia (PPKI) bersidang untuk menetap kan tiga ketetapan penting, yaitu menetapkan UUD 1945, memilih presiden dan wakil presiden, dan membentuk KNIP untuk mendukung presiden.

Dalam sidang berikut rancangan Pembukaan UUD 1945 yang berasal dari Piagam Jakarta mengalami perubahan, yaitu bersama dengan menghapus kalimat “Kewajiban mobilisasi syariat Islam bagi pemeluk-pemeluknya” dan menggantinya bersama dengan “Ketuhanan Yang Maha Esa”.

Perubahan ini, memandang fakta bahwa negara Indonesia bukan berdasarkan satu agama saja dan pernyataan atas beragamnya kepercayaan di Indonesia.

Lalu, apa perbedaan rumusan dasar negara dalam Piagam Jakarta bersama dengan Pembukaan UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945?

Perbedaan rumusan dasar negara dalam rancangan Pembukaan UUD 1945 yang berasal dari Piagam Jakarta mengalami perubahan, yaitu bersama dengan menghapus kalimat “Kewajiban mobilisasi syariat Islam bagi pemeluk-pemeluknya” dan menggantinya bersama dengan “Ketuhanan Yang Maha Esa”.

Selain itu mengubah pasal 6 UUD 1945 berkenaan syariat seorang presiden yang mesti beragama Islam. Dengan ditetapkannya UUD 1945 terhadap tanggal 18 Agustus 1945, dimana terhadap alinea keempat Pembukaan UUD 1945 terkandung Pancasila, maka Pancasila secara resmi ditetapkan sebagai dasar negara terhadap tanggal 18 Agustus 1945.

Menurut Muhammad Hatta, perubahan berikut merupakan perubahan yang “maha penting” karena bakal dapat mengumpulkan segala suku bangsa dan agama yang ada di Indoensia.

Sebelum diadakan perubahan sebetulnya terkandung keberatan pemeluk agama lain terhadap anak kalimat “dengan kewajiban mobilisasi Syariat Islam bagi pemeluk-pemeluknya”, karena penganut agama lain tak hanya Islam di tempat Indonesia Timur menjadi didiskriminasikan dan terkecuali perihal berikut tidak dirubah maka mereka lebih senang berdiri di luar Republik Indonesia yang pada mulanya sudah diproklamasikan.

Pancasila sebagai Ideologi Persatuan

Peran Pancasila yang paling terlampau menonjol sejak Indonesia merdeka adalah dalam mempersatukan rakyat Indonesia menjadi bangsa yang miliki kepribadian dan yakin terhadap diri sendiri. Bangsa Indonesia sebagai bangsa yang majemuk memerlukan pembentukan pembangunan watak bangsa.

Makna Pancasila ini oleh Presiden Soekarno disebut nation and character building yang bertujuan untuk menggalang persatuan dan kesatuan.

Berbagai perbedaan kesimpulan dan pan dangan hidup penduduk Indonesia disatukan dalam payung Pancasila.

Pancasila sebagai Ideologi Pembangunan

Secara mendasar, fungsi dan peran Pancasila sesuai bersama dengan kodrat manusia dan martabat manusia. Nilai-nilai Pancasila ini mendasari bahwa pembangunan nasional terhadap hakikatnya adalah pembangunan manusia Indonesia sepenuhnya dan pembangunan manusia Indonesia seutuhnya.

Makna Pancasila sebagai ideologi pembangunan mendorong pembangunan di Indonesia, bukan cuma dalam pembangunan fisik semata, melainkan juga pembangunan sumber daya manusia.

Jadi, secara umum, fungsi dan fungsi Pancasila adalah sebagai dasar negara. Hal ini memiliki kandungan makna bahwa fungsi dan peran Pancasila pada mulanya sudah kami kenal, yaitu sebagai berikut:

 

Jiwa bangsa Indonesia.
Jiwa kepribadian bangsa Indonesia.
Sumber dari segala sumber hukum.
Perjanjian luhur bangsa.
Pandangan hidup yang memper satukan bangsa Indonesia.
Cita-cita dan target semua bangsa Indonesia.
Satu-satunya asas dalam ke hidupan berbangsa dan bernegara.
Modal pembangunan
Butir-Butir Pengamalan Pancasila

Berikut ini Butir-Butir Pengamalan Pancasila berdasarkan Ketetapan MPR No. I/MPR/2003:

1. Ketuhanan Yang Maha Esa
· Bangsa Indonesia membuktikan kepercayaanya dan ketaqwaanya kepada Tuhan Yang Maha Esa.
· Manusia Indonesia yakin dan taqwa terhadap Tuhan Yang Maha Esa, sesuai bersama dengan agama dan kepercayaannya masing-masing menurut dasar kemanusiaan yang adil dan beradab.
· Mengembangkan sikap hormat menghargai dan bekerjasama anatra pemeluk agama bersama dengan penganut kepercayaan yang berbeda-beda terhadap Tuhan Yang Maha Esa.
· Membina kerukunan hidup di antara sesama umat beragama dan kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa
· Agama dan kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa adalah persoalan yang menyangkut pertalian pribadi manusia bersama dengan Tuhan Yang Maha Esa.
· Agama dan kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa adalah persoalan yang menyangkut pertalian pribadi manusia bersama dengan Tuhan Yang Maha Esa.
· Mengembangkan sikap saling menghargai kebebasan mobilisasi ibadah sesuai bersama dengan agama dan kepercayaanya masing masing
· Tidak memaksakan suatu agama dan kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa kepada orang lain.

2. Kemanusiaan Yang Adil dan Beradab
· Mengakui dan memperlakukan manusia sesuai bersama dengan harkat dan martabatnya sebagai makhluk Tuhan Yang Maha Esa.
· Mengakui persamaan derajad, persamaan hak dan kewajiban asasi tiap-tiap manusia, tanpa membeda-bedakan suku, keturrunan, agama, kepercayaan, jenis kelamin, kedudukan sosial, warna kulit dan sebagainya.
· Mengembangkan sikap saling mencintai sesama manusia.
· Mengembangkan sikap saling tenggang rasa dan tepa selira.
· Mengembangkan sikap tidak semena-mena terhadap orang lain.
· Menjunjung tinggi nilai-nilai kemanusiaan.
· Gemar jalankan kegiatan kemanusiaan.
· Berani membela kebenaran dan keadilan.
· Bangsa Indonesia menjadi dirinya sebagai bagian dari semua umat manusia.
· Mengembangkan sikap hormat menghargai dan bekerjasama bersama dengan bangsa lain.
3. Persatuan Indonesia
· Mampu memasang persatuan, kesatuan, dan juga kepentingan dan keselamatan bangsa dan negara sebagai kepentingan bersama dengan di atas kepentingan pribadi dan golongan.
· Sanggup dan berkenan berkorban untuk kepentingan negara dan bangsa seandainya diperlukan.
· Mengembangkan rasa cinta kepada tanah air dan bangsa.
· Mengembangkan rasa kebanggaan berkebangsaan dan bertanah air Indonesia.
· Memelihara ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial.
· Mengembangkan persatuan Indonesia atas dasar Bhinneka Tunggal Ika.
· Memajukan pergaulan demi persatuan dan kesatuan bangsa.
4. Kerakyatan yang Dipimpin oleh Hikmah Kebijaksanaan dalam Permusyawaratan/Perwakilan
· Sebagai warga negara dan warga masyarakat, tiap-tiap manusia Indonesia membawa kedudukan, hak dan kewajiban yang sama.
· Tidak boleh memaksakan kemauan kepada orang lain.
· Mengutamakan musyawarah dalam menyita ketetapan untuk kepentingan bersama.
· Musyawarah untuk mencapai mufakat diliputi oleh impuls kekeluargaan.
· Menghormati dan menghargai tinggi tiap-tiap ketetapan yang dicapai sebagai hasil musyawarah.
· Dengan i’tikad baik dan rasa tanggung jawab terima dan jalankan hasil ketetapan musyawarah.
· Di dalam musyawarah diutamakan kepentingan bersama dengan di atas kepentingan pribadi dan golongan.
· Musyawarah dilakukan bersama dengan akal sehat dan sesuai bersama dengan hati nurani yang luhur.
· Keputusan yang diambil alih mesti dapat dipertanggungjawabkan secara ethical kepada Tuhan Yang Maha Esa, menghargai tinggi harkat dan martabat manusia, nilai-nilai kebenaran dan keadilan tekankan persatuan dan kesatuan demi kepentingan bersama.
· Memberikan kepercayaan kepada wakil-wakil yang dipercayai untuk jalankan pemusyawaratan.

5. Keadilan Sosial Bagi Seluruh Rakyat Indonesia
· Mengembangkan perbuatan yang luhur, yang mencerminkan sikap dan situasi kekeluargaan dan  kegotongroyongan.
· Mengembangkan sikap adil terhadap sesama.
· Menjaga keseimbangan antara hak dan kewajiban.
· Menghormati hak orang lain.
· Suka berikan bantuan kepada orang lain agar dapat berdiri sendiri.
· Tidak pakai hak punya untuk usaha-usaha yang berupa pemerasan terhadap orang lain
· Tidak pakai hak punya untuk hal-hal yang berupa pemborosan dan jenis hidup mewah.
· Tidak pakai hak punya untuk bertentangan bersama dengan atau merugikan kepentingan umum.
· Suka bekerja keras.
· Suka menghargai hasil karya orang lain yang berfaedah bagi kemajuan dan kesejahteraan bersama.
· Suka jalankan kegiatan dalam rangka mewujudkan kemajuan yang merata dan berkeadilan sosial.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *