Pengertian Demokrasi

pengertian demokrasi -

pengertian demokrasi – Demokrasi adalah suatu sistem bermasyarakat dan bernegara dan juga pemerintahan memberi tambahan penekanan pada keberadaan kekuasaan di tangan rakyat baik didalam penyelenggaraan berada di tangan rakyat mempunyai kandungan pengertian tiga hal, yakni pemerintahan dari rakyat, pemerintahan oleh rakyat dan pemerintahan untuk rakyat.

Dari pembentukan kata, “demokrasi” terdiri dari dua kata yang berasal dari bahasa Yunani yakni ”demos” yang berarti rakyat atau penduduk suatu daerah dan “cretein” atau “cratos” yang berarti kekuasaan atau kedaulatan.

Pengertian Demokrasi

Jadi secara bahasa demos-cratein atau demos-cratos adalah situasi Negara di mana didalam sistem pemerintahannya kedaulatan berada di tangan rakyat, kekuasaan tertinggi berada didalam ketentuan bersama dengan rakyat, rakyat berkuasa, pemerintah rakyat dan oleh rakyat.

Dalam sistem perwakilan, mekanisme yang dijalankan yakni lewat pemilihan umum. Dengan Pemilu yang diadakan secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur dan adil, kerap disebut “luber dan jurdil” inilah, legislatif di didalam sistem pemerintahan demokrasi terbentuk.pengertian demokrasi

Menurut filsuf Aristoteles, demokrasi adalah suatu kebebasan, yang berarti kebebasan setiap warga negara sanggup share kekuasan. Aristoteles menyebut bahwa setiap warga negara itu setara didalam jumlah, yakni satu individu, didalam demokrasi tidak ada penilaian pada tingginya nilai individu tersebut, setiap warga negara sama.

Dan menurut Philippe C. Schmitter dan Terry Lynn Karl, demokrasi sebagai suatu sistem pemerintahan di mana pemerintah dimintai tanggung jawab atas tindakan-tindakan mereka diwilayah publik oleh warganegara, yang melakukan tindakan secara tidak segera lewat persaingan dan kerjasama bersama dengan para wakil mereka yang terpilih.

Menurut Franz Magnis Suseno, dari beragam ciri dan komitmen demokrasi yang dikemukakan oleh para pakar, ada lima ciri atau gugus hakiki negara demokrasi, yakni: negara hukum, pemerintah berada dibawah pemeriksaan nyata masyarakat, pemilihan umum yang bebas, komitmen mayoritas dan adanya jaminan pada hak-hak demokratis.

Demokrasi memiliki syarat supaya sistemnya berjalan yaitu: Perlindungan konstitusional, Badan kehakiman yang bebas dan tidak memihak, Pemilu yang bebas, Kebebasan untuk membuktikan pendapat, Kebebasan berserikat dan Pendidikan Kewarganegaraan.

Secara umum pengertian demokrasi termasuk tiga hal, yakni:

Pemerintahan dari Rakyat

Mengandung pengertian yang berhubungan bersama dengan pemerintah yang sah dan diakui (ligimate government) dimata rakyat. Sebaliknya ada pemerintahan yang tidak sah dan tidak diakui (unligimate government).

Pemerintahan yang diakui adalah pemerintahan yang mendapat pernyataan dan pertolongan rakyat. Pentingnya legimintasi bagi suatu pemerintahan adalah pemerintah sanggup menggerakkan roda birokrasi dan program- programnya.pengertian demokrasi

Pemerintahan oleh Rakyat

Pemerintahan oleh rakyat berarti bahwa suatu pemerintahan menggerakkan kekuasaan atas nama rakyat bukan atas motivasi sendiri.

Pengawasan yang dijalankan oleh rakyat ( sosial control) sanggup dijalankan secara segera oleh rakyat maupun tidak segera lewat DPR.

Pemerintahan untuk Rakyat

Mengandung pengertian bahwa kekuasaan yang diberikan oleh rakyat kepada pemerintah dijalankan untuk keperluan rakyat.

Pemerintah diharuskan menjamin adanya kebebasan seluas-luasnya kepada rakyat didalam menyampaikan aspirasinya baik lewat fasilitas pers maupun secara langsung.

Demokrasi dan Pancasila Sebagai Dasar Negara

Makna Pancasila sebagai ideologi terbuka adalah nilai-nilai dasar Pancasila sanggup dikembangkan sesuai bersama dengan dinamika kehidupan bangsa Indonesia dan tuntutan perkembangan zaman bersama dengan memperhatikan tingkat kebutuhan dan perkembangan penduduk Indonesia. Serta tidak muncul dari eksistensi dan jati diri bangsa Indonesia, supaya sanggup sesuaikan diri bersama dengan zaman.

Pancasila sebagai ideologi terbuka merupakan ideologi sesuai dan selaras bagi kelangsungan hidup manusia didalam bernegara dan bermasyarakat.

 

Pancasila sebagai ideologi negara cita-citanya adalah untuk mewujudkan suatu tata penduduk adil dan makmur sejahterah lahiriah batiniah, sesuai pada individu dan sosialnya bersama dengan memasang manusia sebagai teristimewa independent yang religius, supaya tiap warga beroleh segala suatu hal yang telah jadi haknya sesuai bersama dengan hakekat manusia adil dan beradab.

Sebagai suatu ideologi yang jadi pengawal dan pengarah perjalanan hidup bangsa Negara Republik Indonesia, Pancasila pasti tidak boleh berubah jati dirinya jadi sebuah ideologi yang berbentuk tertutup yakni layaknya agama sebab sangat membahayakan bangsa dan negara.

Oleh sebab itulah, ideologi Pancasila mesti tetap jadi suatu ideologi yang berbentuk terbuka dan dinamis. Suatu ideologi dikatakan terbuka dan dinamis yakni seumpama suatu ideologi selanjutnya sanggup dan sanggup terima dan mengembangkan pemikiran-pemikiran baru atau bersama dengan kata lain sanggup terima penafsiran baru tanpa mesti takut kehilangan jati dirinya.

Pancasila sebagai ideologi yang berbentuk terbuka dan dinamis pasti sanggup terima atau mengakomodasi analisis atau penafsiran yang berasal dari luar selama tidak bertentangan bersama dengan nilai dasarnya selanjutnya sebab hal itu sanggup memperkaya tata kehidupan kita didalam berbangsa dan bernegara didalam lingkup NKRI.

Konsep Pancasila sebagai dasar negara, disampaikan oleh Ir. Soekarno didalam pidatonya pada hari terakhir sidang pertama BPUPKI tanggal 1 Juni 1945, yang isinya untuk menjadikan Pancasila sebagai dasar Negara falsafah Negara atau filosophische gromdslag bagi Indonesia yang baru merdeka.

Sejak selagi itu, Pancasila sebagai dasar Negara yang mempunyai kedudukan sebagai berikut:
1. Sumber dari segala sumber hukum di Indonesia.
2. Meliputi situasi kebatinan dari Undang-Undang Dasar 1945.
3. Menciptakan cita-cita hukum bagi hukum dasar negara.
4. Menjadi sumber motivasi bagi UUD 1945,
5. Mengandung norma-norma yang mengharuskan UUD untuk mewajibkan perintah maupun penyelenggara Negara yang lain untuk pelihara budi pekerti luhur

Pancasila merupakan dasar negara Republik Indonesia yang di dalamnya terkandung lima sila sebagai pandangan hidup bangsa Indonesia. Pernyataan ini tercantum didalam didalam Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945, alinea ke empat.

Adapun tata rangkaian dan rumusan pancasila yang termuat di didalam pembukaan UUD 1945 adalah:
1. Ketuhanan yang Maha Esa
2. Kemanusiaan yang Adil dan Beradab
3. Persatuan Indonesia
4. Kerakyatan yang Dipimpin oleh Hikmat Kebijaksanaan Dalam Permusyawaratan/Perwakilan
5. Keadilan Sosial Bagi Seluruh Rakyat Indonesia

Di didalam Pembukaan UUD Negara Republik Indonesia tahun 1945, terkandung bentuk cita-cita proklamasi. Cita-cita selanjutnya adalah untuk mewujudkan penduduk yang adil dan makmur berdasarkan Pancasila didalam wadah NKRI. Untuk mewujudkan cita-cita proklamasi tersebut, diperlukan persatuan dan kesatuan dari seluruh warga Indonesia.

Alat pemersatu bangsa merupakan alat untuk memelihara keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI). Kelangsungan hidup negara dan bangsa Indonesia di era globlalisasi, mengharuskan kita untuk melestarikan alat pemersatu bangsa, supaya generasi penerus bangsa tetap sanggup menghayati dan mengamalkannya dan supaya intisari nilai-nilai yang luhur itu tetap terjaga dan jadi pedoman bangsa Indonesia selama masa.

Pancasila sebagai Ideologi Pembangunan

Secara mendasar, faedah dan peran Pancasila sesuai bersama dengan kodrat manusia dan martabat manusia. Nilai-nilai Pancasila ini mendasari bahwa pembangunan nasional pada hakikatnya adalah pembangunan manusia Indonesia seutuhnya dan pembangunan manusia Indonesia seutuhnya.

Pancasila sebagai ideologi pembangunan mendorong pembangunan di Indonesia, bukan hanya didalam pembangunan fisik semata, melainkan termasuk pembangunan sumber energi manusia.

Jadi, secara umum, faedah dan peranan Pancasila adalah sebagai dasar negara. Hal ini mempunyai kandungan makna bahwa faedah dan peran Pancasila sebelumnya telah kita kenal, yakni sebagai berikut:

 

 

Jiwa bangsa Indonesia.
Jiwa kepribadian bangsa Indonesia.
Sumber dari segala sumber hukum.
Perjanjian luhur bangsa.
Pandangan hidup yang memper satukan bangsa Indonesia.
Cita-cita dan tujuan seluruh bangsa Indonesia.
Satu-satunya asas didalam ke hidupan berbangsa dan bernegara.
Modal pembangunan.
Sistem Demokrasi di Indonesia

Demokrasi di Indonesia tercantum didalam dasar negara Pancasila, sila keempat yakni Kerakyatan yang Dipimpin oleh Hikmat Kebijaksanaan Dalam Permusywaratan Perwakilan. Juga UUD 1945 yakni kedaulatan berada di tangan rakyat dan dijalankan menurut Undang-Undang Dasar 1945.

Praktik demokrasi Indonesia berhubungan bersama dengan periodisasi demokrasi yang dulu dan berlaku dan peristiwa Indonesia. Mirriam Budiardjo membuktikan bahwa dipandang dari sudut perkembangan peristiwa demokrasi Indonesia sampai masa Orde Baru sanggup dibagi didalam empat masa, yaitu:

Masa pertama Republik Indonesia, 1945-1959

Yang dinamakan masa demokrasi konstitusional yang menonjolkan peranan parlemen dan partai-partai dan sebab itu dinamakan Demokrasi Parlementer.

Pada masa revolusi kemerdekaan (1945-1949), implementasi demokrasi baru terbatas pada hubungan politik di parlemen dan pers berfaedah sebagai pendukung revolusi kemerdekaan. Elemen-elemen demokrasi yang lain belum seutuhnya terwujud, sebab situasi dan situasi yang tidak memungkinkan. Pada masa itu pemerintah masih disibukkan untuk berjuang mempertahankan kemerdekaan yang baru saja diproklamasikan.

Masa ke-2 Republik Indonesia, 1959-1965

Yaitu masa Demokrasi Terpimpin yang banyak segi menyimpang dari demokrasi konstitusional yang secara formal merupakan landasannya dan membuktikan beberapa segi demokrasi rakyat.

Masa ketiga Republik Indonesia, 1965-1998

Yaitu masa demokrasi Pancasila yang merupakan demokrasi konstitusional yang menonjolkan sistem presidensiil.

Masa keempat Republik Indonesia, 1998-sekarang

Yaitu masa reformasi yang mengidamkan tegaknya demokrasi di Indonesia sebagai koreksi pada praktik-praktik politik yang berjalan pada masa ketiga Republik Indonesia.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *