Sejarah Pramuka

sejarah pramuka

sejarah pramuka – Gerakan Pramuka atau Kepanduan di Indonesia sudah di awali sejak th. 1923 yang ditandai dengan didirikannya (Belanda)Nationale Padvinderij Organisatie (NPO) di Bandung. Sedangkan pada th. yang sama, di Jakarta didirikan (Belanda)Jong Indonesische Padvinderij Organisatie (JIPO).[ Kedua organisasi cikalbakal kepanduan di Indonesia ini meleburkan diri jadi satu, bernama (Belanda)Indonesische Nationale Padvinderij Organisatie (INPO) di Bandung pada th. 1926.

Gerakan Pramuka atau Kepanduan di Indonesia sudah di awali sejak th. 1923 yang ditandai dengan didirikannya (Belanda) Nationale Padvinderij Organisatie (NPO) di Bandung.

Sejarah Pramuka

Sedangkan pada th. yang sama, di Jakarta didirikan (Belanda) Jong Indonesische Padvinderij Organisatie (JIPO). Kedua organisasi cikal akan kepanduan di Indonesia ini meleburkan diri jadi satu, bernama (Belanda)Indonesische Nationale Padvinderij Organisatie (INPO) di Bandung pada th. 1926.sejarah pramuka

Pada tanggal 26 Oktober 2010, Dewan Perwakilan Rakyat mengabsahkan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2010 perihal Gerakan Pramuka. Berdasarkan Undang Undang ini, maka Pramuka bukan ulang cuma satu organisasi yang boleh menyelenggarakan pendidikan kepramukaan. Organisasi profesi terhitung diperbolehkan untuk menyelenggarakan aktivitas kepramukaan.

Masa Hindia Belanda

Kenyataan histori membuktikan bahwa pemuda Indonesia membawa “saham” besar di dalam pergerakan perjuangan kemerdekaan Indonesia dan juga tersedia dan berkembangnya pendidikan kepanduan nasional Indonesia. Dalam pertumbuhan pendidikan kepanduan itu tampak adanya semangat dan semangat untuk bersatu, tetapi terdapat tanda-tanda adanya berorganisasi yang Bhinneka.

Organisasi kepanduan di Indonesia di awali oleh adanya cabang “Nederlandsche Padvinders Organisatie” (NPO) pada th. 1912, yang pada kala pecahnya Perang Dunia I miliki kwartir besar sendiri dan juga lantas bergeser nama jadi “Nederlands-Indische Padvinders Vereeniging” (NIPV) pada th. 1916.

Organisasi Kepanduan yang diprakarsai oleh bangsa Indonesia adalah Javaansche Padvinders Organisatie; berdiri atas prakarsa S.P. Mangkunegara VII pada th. 1916.Kenyataan bahwa kepanduan itu senapas dengan pergerakan nasional, layaknya tersebut di atas sanggup diperhatikan pada adanya “Padvinder Muhammadiyah” yang pada 1920 bergeser nama jadi “Hizbul Wathan” (HW); “Nationale Padvinderij” yang didirikan oleh Budi Utomo; Syarikat Islam mendirikan “Syarikat Islam Afdeling Padvinderij” yang lantas diganti jadi “Syarikat Islam Afdeling Pandu” dan lebih dikenal dengan SIAP, Nationale Islamietische Padvinderij (NATIPIJ) didirikan oleh Jong Islamieten Bond (JIB) dan Indonesisch Nationale Padvinders Organisatie (INPO) didirikan oleh Pemuda Indonesia.

Hasrat bersatu bagi organisasi kepanduan Indonesia kala itu tampak merasa dengan terbentuknya PAPI yaitu “Persaudaraan Antara Pandu Indonesia” merupakan federasi berasal dari Pandu Kebangsaan, INPO, SIAP, NATIPIJ dan PPS pada tanggal 23 Mei 1928.Federasi ini tidak sanggup bertahan lama, sebab tekad adanya fusi, akibatnya pada 1930 berdirilah Kepanduan Bangsa Indonesia (KBI) yang dirintis oleh tokoh berasal dari Jong Java Padvinders/Pandu Kebangsaan (JJP/PK), INPO dan PPS (JJP-Jong Java Padvinderij); PK-Pandu Kebangsaan).

PAPI lantas berkembang jadi Badan Pusat Persaudaraan Kepanduan Indonesia (BPPKI) pada bulan April 1938. Antara th. 1928-1935 bermuncullah gerakan kepanduan Indonesia baik yang bernapas utama kebangsaan maupun bernapas agama. kepanduan yang bernapas kebangsaan sanggup dicatat Pandu Indonesia (PI), Padvinders Organisatie Pasundan (POP), Pandu Kesultanan (PK), Sinar Pandu Kita (SPK) dan Kepanduan Rakyat Indonesia (KRI). Sedangkan yang bernapas agama Pandu Ansor, Al Wathoni, Hizbul Wathan, Kepanduan Islam Indonesia (KII), Islamitische Padvinders Organisatie (IPO), Tri Darma (Kristen), Kepanduan Asas Katolik Indonesia (KAKI), Kepanduan Masehi Indonesia (KMI).

Sebagai upaya untuk menggalang kesatuan dan persatuan, Badan Pusat Persaudaraan Kepanduan Indonesia BPPKI merencanakan “All Indonesian Jamboree”. Rencana ini mengalami lebih dari satu perubahan baik di dalam kala pelaksanaan maupun nama kegiatan, yang lantas disepakati diganti dengan “Perkemahan Kepanduan Indonesia Oemoem” disingkat PERKINO dan dikerjakan pada tanggal 19-23 Juli 1941 di Yogyakarta.

Masa Perang Dunia II

Pada masa Perang Dunia II, bala tentara Jepang mengadakan penyerangan dan Belanda meninggalkan Indonesia. Partai dan organisasi rakyat Indonesia, terhitung gerakan kepanduan, dilarang berdiri. Namun upaya menyelenggarakan PERKINO II selamanya dilakukan. Bukan cuma itu, semangat kepanduan selamanya menyala di dada para anggotanya. Karena Pramuka merupakan suatu organisasi yang menghormati tinggi nilai persatuan. Oleh sebab itulah bangsa Jepang tidak mengizinkan Pramuka di Indonesia.sejarah pramuka

Masa Republik Indonesia

Sebulan sehabis proklamasi kemerdekaan Republik Indonesia, lebih dari satu tokoh kepanduan berkumpul di Yogyakarta dan bersepakat untuk membentuk Panitia Kesatuan Kepanduan Indonesia sebagai suatu panitia kerja, membuktikan pembentukan satu wadah organisasi kepanduan untuk semua bangsa Indonesia dan segera mengadakan Kongres Kesatuan Kepanduan Indonesia.

Kongres yang dimaksud dikerjakan pada tanggal 27-29 Desember 1945 di Surakarta dengan hasil terbentuknya Pandu Rakyat Indonesia. Perkumpulan ini didukung oleh segenap pimpinan dan tokoh dan juga dikuatkan dengan “Janji Ikatan Sakti”, lantas pemerintah RI mengakui sebagai cuma satu organisasi kepanduan yang ditetapkan dengan keputusan Menteri Pendidikan, Pengajaran dan Kebudayaan No.93/Bag. A, tertanggal 1 Februari 1947.sejarah pramuka

Tahun-tahun sukar dihadapi oleh Pandu Rakyat Indonesia sebab serbuan Belanda. Bahkan pada peringatan kemerdekaan 17 Agustus 1948 kala diadakan api unggun di halaman gedung Pegangsaan Timur 56, Jakarta, senjata Belanda mengancam dan memaksa Soeprapto menghadap Tuhan, gugur sebagai martir gerakan kepanduan di Indonesia. Di area yang diduduki Belanda, Pandu Rakyat dilarang berdiri,. Keadaan ini mendorong berdirinya perkumpulan lain layaknya Kepanduan Putera Indonesia (KPI), Pandu Puteri Indonesia (PPI), Kepanduan Indonesia Muda (KIM).

Masa perjuangan bersenjata untuk menjaga negeri tercinta merupakan pengabdian terhitung bagi para anggota pergerakan kepanduan di Indonesia, lantas berakhirlah periode perjuangan bersenjata untuk menegakkan dan mempertahakan kemerdekaan itu, pada kala inilah Pandu Rakyat Indonesia mengadakan Kongres II di Yogyakarta pada tanggal 20-22 Januari 1950.

Kongres ini antara lain memastikan untuk menerima rencana baru, yaitu memberi peluang kepada golongan tertentu untuk menghidupakan ulang bekas organisasinya masing-masing dan terbukalah suatu peluang bahwa Pandu Rakyat Indonesia bukan ulang cuma satu organisasi kepanduan di Indonesia dengan keputusan Menteri PP dan K nomor 2344/Kab. tertanggal 6 September 1951 dicabutlah pernyataan pemerintah bahwa Pandu Rakyat Indonesia merupakan cuma satu wadah kepanduan di Indonesia, jadi keputusan nomor 93/Bag. A tertanggal 1 Februari 1947 itu berakhir sudah.Mungkin agak aneh terhitung jika direnungi, sebab sepuluh hari sehabis keputusan Menteri No. 2334/Kab. itu keluar, maka wakil-wakil organisasi kepanduan mengadakan konfersensi di Jakarta. Pada kala inilah tepatnya tanggal 16 September 1951 diputuskan berdirinya Ikatan Pandu Indonesia (IPINDO) sebagai suatu federasi.

Pada 1953 Ipindo berhasil jadi anggota kepanduan sedunia.

Ipindo merupakan federasi bagi organisasi kepanduan putera, sedang bagi organisasi puteri terdapat dua federasi yaitu PKPI (Persatuan Kepanduan Puteri Indonesia) dan POPPINDO (Persatuan Organisasi Pandu Puteri Indonesia). Kedua federasi ini pernah bersama-sama menyongsong singgahnya Lady Baden-Powell ke Indonesia, di dalam perjalanan ke Australia.

Dalam peringatan Hari Proklamasi Kemerdekaan Republik Indonesia yang ke-10 Ipindo menyelenggarakan Jambore Nasional, bertempat di Ragunan, Pasar Minggu pada tanggal 10-20 Agustus 1955, Jakarta.

Ipindo sebagai wadah pelaksana aktivitas kepanduan merasa wajib menyelenggarakan seminar agar sanggup uraian upaya untuk menjamin kemurnian dan kelestarian hidup kepanduan. Seminar ini diadakan di Tugu, Bogor pada bulan Januari 1957.

Seminar Tugu ini meng-hasilkan suatu rumusan yang diharapkan sanggup dijadikan acuan bagi tiap tiap gerakan kepanduan di Indonesia. Dengan demikian diharapkan ke-pramukaan yang tersedia sanggup dipersatukan. Setahun lantas pada bulan Novem-ber 1958, Pemerintah RI, di dalam hal ini Departemen PP dan K mengadakan seminar di Ciloto, Bogor, Jawa Barat, dengan topik “Penasionalan Kepanduan”.Kalau Jambore untuk putera dikerjakan di Ragunan Pasar Minggu-Jakarta, maka PKPI menyelenggarakan perkemahan besar untuk puteri yang disebut Desa Semanggi bertempat di Ciputat. Desa Semanggi itu terlaksana pada th. 1959. Pada th. ini terhitung Ipindo mengirimkan kontingennya ke Jambore Dunia di MT. Makiling Filipina. Nah, masa-masa lantas adalah masa menjelang lahirnya Gerakan Pramuka.

Kelahiran Gerakan Pramuka

Sejarah Pramuka Indonesia

Gerakan Pramuka lahir pada th. 1961, jadi jika akan perhatikan latar belakang lahirnya Gerakan Pramuka, orang wajib membahas keadaan, kejadian dan momen pada kurang lebih th. 1960.Dari ungkapan yang sudah dipaparkan di depan kita menyaksikan bahwa jumlah perkumpulan kepanduan di Indonesia kala itu terlalu banyak. Jumlah itu tidak sepandan dengan jumlah semua anggota perkumpulan itu.

Peraturan yang timbul pada masa perintisan ini adalah Ketetapan MPRS Nomor II/MPRS/1960, tanggal 3 Desember 1960 perihal rencana pembangunan Nasional Semesta Berencana. Dalam keputusan ini sanggup ditemukan Pasal 330. C. yang membuktikan bahwa dasar pendidikan di bidang kepanduan adalah Pancasila. Seterusnya penertiban perihal kepanduan (Pasal 741) dan pendidikan kepanduan agar diintensifkan dan menyetujui rencana Pemerintah untuk mendirikan Pramuka (Pasal 349 Ayat 30).

Kemudian kepanduan agar dibebaskan berasal dari sisa-sisa Lord Baden Powell (Lampiran C Ayat 8). Ketetapan itu memberi kewajiban agar Pemerintah melaksanakannya. Karena itulah Pesiden/Mandataris MPRS pada 9 Maret 1961 mengumpulkan tokoh-tokoh dan pemimpin gerakan kepanduan Indonesia, bertempat di Istana Negara. Hari Kamis malam itulah Presiden mengungkapkan bahwa kepanduan yang tersedia wajib diperbaharui, metode dan aktivitas pendidikan wajib diganti, semua organisasi kepanduan yang tersedia dilebur jadi satu yang disebut Pramuka. Presiden terhitung menunjuk panitia yang terdiri atas Sri Sultan Hamengku Buwono IX, Menteri P dan K Prof. Prijono, Menteri Pertanian Dr.A. Azis Saleh dan Menteri Transmigrasi, Koperasi dan Pembangunan Masyarakat Desa, Achmadi. Panitia ini tentulah wajib suatu hal pengesahan. Dan lantas terbitlah Keputusan Presiden RI No.112 Tahun 1961 tanggal 5 April 1961, perihal Panitia Pembantu Pelaksana Pembentukan Gerakan Pramuka dengan susunan keanggotaan layaknya yang disebut oleh Presiden pada tanggal 9 Maret 1961.

Ada perbedaan sebutan atau tugas panitia antara pidato Presiden dengan Keputusan Presiden itu. Masih di dalam bulan April itu juga, keluarlah Keputusan Presiden RI Nomor 121 Tahun 1961 tanggal 11 April 1961 perihal Panitia Pembentukan Gerakan Pramuka. Anggota Panitia ini terdiri atas Sri Sultan (Hamengku Buwono IX), Prof. Prijono, Dr. A. Azis Saleh, Achmadi dan Muljadi Djojo Martono (Menteri Sosial).

Panitia inilah yang lantas memproduksi Anggaran Dasar Gerakan Pramuka, sebagai Lampiran Keputusan Presiden R.I Nomor 238 Tahun 1961, tanggal 20 Mei 1961 perihal Gerakan Pramuka.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *