Sistem Pemerintahan Indonesia

sistem pemerintahan indonesia

sistem pemerintahan indonesia – Indonesia udah mengalami pasang-surut sejarah politik yang dinamis. Hal selanjutnya paling tidak tercermin dari perubahan proses pemerintahan semenjak republik ini didirikan hingga sekarang. Dan, pastinya perubahan proses pemerintahan tetap seturut bersama dengan denyut nadi dinamika politik yang mengitarinya.

Apa itu proses pemerintahan? Syafiie (2013: 12) mendefinisikan proses pemerintahan sebagai “sekelompok orang-orang yang secara baik dan benar serta indah melaksanakan suatu kebijakan atau tekad dalam mengkoordinasikan, mengkomunikasikan serta memimpin interaksi bersama dengan dirinya sendiri atau bersama dengan masyarakat, instansi negara yang ada dalam tubuh pemerintahan itu sendiri”.

Atas basic karakteristik penduduk yang berbeda, dan history typical yang berbeda pula, maka proses pemerintahan yang ada di dunia dibagi ke dalam beraneka type dan cii-ciri spesifik juga. Hal yang paling mutlak dalam penerapan proses pemerintahan yang diberlakukan oleh suatu negara,  menurut Syafiie, adalah terkait bersama dengan pernyataan negara lain yang rela untuk mengakui suatu negara merdeka bersama dengan pilihan proses pemerintahannya sendiri, dan bersama dengan kedudukan legitimasi yang sah.

Sistem Pemerintahan Indonesia

Lebih lanjut untuk mempelajari proses pemerintahan Indonesia haruslah diukur dari titik tolak sejarah pembentukan Negara Republik Indonesia. Tulisan ini akan mengulas balik sejarah proses pemerintahan Indonesia yang dulu dilaksanakan dan yang hingga sementara ini masih menjadi landasan bagi pemerintahan Indonesia.

Dimulai dari Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia (PPKI) yang menentukan 18 Agustus 1945 bahwa proses pemerintahan Indonesia adalah proses pemerintahan presidensial hingga amandemen paling akhir pasca reformasi.sistem pemerintahan indonesia

 

Sistem Pemerintahan Indonesia (18 Agustus 1945-27 Desember 1949)

Sehari sesudah kemerdekaan Indonesia diproklamasikan oleh Ir. Soekarno, Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia (PPKI) yang terdiri dari Soekarno, Hatta, Rajiman, Supomo, Suroso, Sutarji, Wahid Hasyim, Ki Bagus Hadikusumo, Oto Iskandar, dan Ki hadjar Dewantara merumuskan proses pemerintahan Indonesia.

Dengan keragaman suku, budaya dan tradisi yang ada di Indonesia, pengukuhan dan pengesahan proses pemerintahan Indonesia terjadi lumayan lama dan sangat sengit, pergolakan asumsi dari para tokoh pendiri bangsa sangatlah kuras sementara dan tenaga. Ki Bagus Hadikusumo seandainya yang memperjuangkan tetap ada nilai islam dalam nuansa proses pemerintahan Indonesia dan bentuk pemerintahan Indonesia. Berbeda pikiran bersama dengan Moh. Hatta yang menurut Ki Bagus Hadikusumo sendiri sangat-sangat liberal (Syafiie, 2013:298).

Hasil dari rapat PPKI ini sesudah itu menentukan UUD 1945 menjadi konstitusi di dalamnya termuat semua hal yang menjadi basic Negara Republik Indonesia serta obyek Negara Republik Indonesia. Selain itu hasil rapat termasuk menentukan bahwa proses pemerintahan presidensial yang sangat pas dan relevan bersama dengan situasi dan situasi di Indonesia.

Rasionalisasi kuat yang disampaikan Soekarno terhadap sementara itu adalah bahwa Indonesia perlu eksistensi dan pernyataan dari negara-negara lain, untuk itu diperlukan stabilitas ekonomi dan politik bagi negara baru. Untuk menjawab hal itu, maka proses presidensial dianggap pas gara-gara tidak sama sekali utamakan kepada nilai kapitalisme, dan termasuk sosialisme, tapi ada dalam keseimbangan satu diantara keduanya.

Syafiie (2013: 303) menceritakan lagi kilas sejarah situasi rapat PPKI. Setelah istirahat dalam rapat PPKI pas pukul 15.15 WIB rapat di awali dan segera menentukan untuk jabatan presiden dan wakil presiden bagi Negara Kesatuan Republik Indonesia, yang sementara itu tidak sempat untuk melaksanakan penentuan umum, maka selanjutnya Otto Iskandardinata mengajukan usul bahwa Presiden dan Wakil Presiden Indonesa adalah Ir. Soekarno dan Drs. Moh. Hatta. Pemilihan secara aklamasi ini disepakati oleh semua peserta rapat PPKI dan selanjutnya Soekarno menjadi Presiden terpilih RI pertama.

Sistem pemerintahan Indonesia yang menganut presidensial sementara itu belum terlaksana bersama dengan baik dan secara utuh merepresentasikan rakyat Indonesia. Hal ini dibuktikan belum terdapatnya instansi legislatif spesifik DPR yang terhadap sementara itu masih terhadap proses pembangunan lembaga-lembaga di Indonesia.

Selama empat tahun proses pemerintahan Indonesia terkungkung oleh masalah perebutan wilayah di Indonesia sendiri. Banyak sekali pemberontakan oleh warga negara Indonesia, dari ulai APRA, RMS dan DI/TII. Hal-hal seperti itulah yang diurus dan ditangani oleh pemerintahan Indonesia terhadap sementara itu.sistem pemerintahan indonesia

Sistem pemerintahan presidensial yang notabene-nya menambahkan kewenangan untuk presiden dalam hal perumusan kebijakan, tambah hal ini tidak terkontrol gara-gara presiden tersendiri yang lebih banyak mengambil andil dalam perumusan kebijakan dan penetapan kebijakan. Selain itu kekuasaan eksekutif yang semestinya dipilih oleh penentuan umum, hal selanjutnya belum dijalankan.

Dan semestinya ada kekuasaan mutlak yang tepisah pada eksekutif dan legislatif tapi terhadap sementara awal berdirinya di Indonesia penerapan proses ini masih terpincang-pincang. Hingga sampailah terhadap tanggal 27 Desember 1949, di tahun itu dirumuskan lagi proses pemerintahan Indonesia, bersama dengan pertimbangkan situasi sosial dan politik yang ada di Indonesia.

 

Sistem Pemerintahan Indonesia bersama dengan Konstitusi Republik Indonesia Serikat (27 Desember 1949-17 Agustus 1950)

Latar belakang terdapatnya perumusan lagi terkait bersama dengan proses pemerintahan Indonesia adalah lepasnya wilayah-wilayah RI ke tangan penjajah yaitu Belanda. Hal ini menjadi bahan evaluasi gara-gara tidak terdapatnya proses otonomi spesifik untuk mengurus dan termasuk mengembangkan daerahnya sendiri.

Maka munculah satu bentuk negara dimana Indonesia tidak lagi menjadi negara kesatuan melainkan berubah menjadi “negara federal” atau “serikat”. Bentuk wewenang dan kekuasaan politik dan pemerintahan serta keamanan ditransfer seutuhnya kepada wilayah-wilayah di Indonesia. Oleh maka dari itu terhadap sementara bentuk negara Indonesia menganut bentuk negara federal proses pemerintahan turut mengalami pergeseran, nilai-nilai proses parlmenter mulai masuk dan menjadikan indonesia lebih liberal terhadap sementara itu.

Namun kekacauan terjadi kala seutuhnya pemerintah pusat mendelegasikan kewenangan keamanan dan politik, banyak terjadi pemberontakan di Indonesia. DI/TII sangat populer terhadap sementara itu melaksanakan pemberontakan untuk pengaruhi RI menjadi Negara Islam. Kebebasan berpendapat, bereskspresi dan termasuk manfaatkan senjata di tingkat/level pemerintahan area menjadikan wilayah-wilayah Indonesia lebih nyaman dalam menekan pemerintahan pusat.

Soemantri (2003: 23) menjelaskan bahwa kepentingan-kepentingan politik untuk pengaruhi bentuk pemerintahan dan proses pemerintahan seandainya komunis sangat berkembang dan sangat diberi keleluasaan. Kekacauan dan perebutan kekuasaan ditingkat area tetap terjadi terhadap sementara itu, hingga sampailah terhadap proses pemerintahan Indonesia bersama dengan mengacu terhadap Undang-Undang Dasar Sementara 1950, yang mana hal ini lebih utamakan proses peralihan dari bentuk Indonesia Serikat lagi kepada Negara Kesatuan.

 

Sistem Pemerintahan Indonesia bersama dengan UUDS 1950 (17 Agustus 1950-5 juli 1959)

Undang-Undang Sementara tahun 1950 merupakan bentuk representasi bahwa negara Indonesia tengah mengalami kekacauan politik. Sistem pemerintahan dalam bidang politik yang dianut pun lagi berubah. Pada sementara itu, menurut Hakiki (2014: 15), Demokrasi Parlementer mulai diterapkan di Indonesia.

Sistem parlementer ini menentukan bahwa kabinet-kabinet dan para menteri bertanggung jawab kepada parlemen, atau jikalau di Indonesia adalah Dewan Perwakilan Rakyat (DPR). Hal ini terjadi agar proses check and balance terjadi.

Dalam proses kabinet pun parlementer dipilih mellaui sistem voting yang digunakan dalam penentuan umum. Rakyat berhak mengekspresikan hak untuk turut serta dalam berpolitik dan termasuk mengekspresikan beraneka bentuk kekecewaan terhadap pemerintah, seandainya dalam bentuk demonstrasi.

Pada sementara itu pula, perkembangan pesat dalam suprastruktur dan infrastruktur politik bergerak secara cepat. Adanya partai politik menandakan bahwa roda demokrasi di Indonesia berjalan, proses multipartai yang dianut terhubung kepada siapa saja untuk membentuk dan mengusung dari partainya yang miliki beraneka macam golongan dan sikap politik yang berbeda.

Walaupun lebih utamakan kepada demokrasi parlementer, tetap saja terhadap sementara itu Indonesia berlandaskan kepada UUD 1945 yang asli, miliki proses kabiner presidensial, yang berarti kekuasaan tertinggi dalam pengambilan ketetapan adalah di tangan Presiden.

Syafiie (2013: 299) menjelaskan bahwa di tahun 1949 hingga tahun 1959 merupakan tahun dimana pecahnya “dwi tunggal” Indonesia, dimana Moh. Hatta tidak sepakat terhadap ketiranian eksekutif. Perebutan hanya terjadi ditingkat kabinet dimana partai-partai politik yang terhadap sementara itu sangat kuat yaitu PNI dan Masyumi bergantian memimpin kabinet. Setiap tahun terjadi perubahan kabinet, dimana dalam sejarahnya tidak ada yang berumur panjang dalam kabinet Soekarno.sistem pemerintahan indonesia

Hal ini mengakibatkan keadaaan sosial dan politik yang tidak stabil, tidak cuman Soekarno tetap menerus menggencarkan interaksi kerjasama internasionalnya, situasi dalam negara kian terpuruk. Kabinet Natsir yang paling pertama menjabat terhadap sementara itu dihadapkan bersama dengan masalah pelik yang kian tahun jadi menggencarkan perlawanannya kepada pemerintah. Masalah dalam keamanan negeri, seperti Gerakan DI/TII, Gerakan Andi Azis, Gerakan APRA, dan Gerakan RMS.

Pada intinya UUDS 1950, merupakan representasi dari permohonan tiap tiap wilayah untuk menentukan sikap dan pandangannya berdasarkan kebebasan yang sangat bebas-sebebasnya. Syafiie (2013: 307) mengemukakan pendapatnya terkait hal tersbut, bahwa UUDS 1950 dibikin agar negara Indonesia lagi menjadi negara kesatuan tapi konstitusi terhadap sementara itu berharap otonom area seluas-luasnya.

Jika ditinjau secara lebih dalam memang Soekarno mempersiapkan lagi transisi dari Indonesia yang bentuk negaranya federal menuju negara kesatuan kembali. Dengan pergolakan situasi dalam negri, dan bersama dengan tujuh kabinet yang sama sekali masih tidak sanggup menjawab tantangan dalam negri sendiri Soekarno terhadap sementara itu mengeluarkan Dekrit Presiden yang menjadi jalur akhir Soekarno manfaatkan kekuasaan mutlaknya sebagai presiden untuk menjawab semua tantangan dan halangan serta halangan dalam negeri.

Seperti namanya, Undang-Undang Dasar Sementara hanya berbentuk sementara. Sebenarnya dalam masa peralihan UUDS berfaedah sebagai persiapan konstituante sebagai pembentuk Undang-Undang Dasar yang semestinya segera menentukan Undang-Undang Dasar Republik Indonesa yang akan mengambil alih UUDS ini, ketetapan itulah yang sesudah itu diterjemahkan bahwa UUDS merupakan proses peralihan dan pematangan konstitusi Indonesia dan bentuk negara Indonesia menjadi bentuk kesatuan kembali.

 

Masa Berlaku Kembali UUD 1945 Melalui Dekrit Presiden 5 Juli 1959

Seperti yang udah dijelaskan sebelumnya bahwa UUDS merupakan konstitusi yang sifatnya sementara sambil menunggu tim konstituante menuntaskan beraneka macam rancangan dan kejelasan dari konstitusi Indonesia. Namun sesudah dua tahun menunggu kepastian dari hasil pembentukan konstituante hal selanjutnya masih belum diindahkan dan dijalankan. Sedangkan situasi penduduk Indonesia terhadap sementara itu sangatlah karut-marut.

Sejarah mencatat bahwa penentuan bagian konstituante dilaksanakan terhadap bulan Desember 1955 dan terhadap tanggal 10 November 1956 merupakan hari pelantikan tim konstituante. Presiden Soekarno sementara itu berharap bahwa tim inilah yang akan merumuskan Undang-Undang Dasar baru yang lebih relevan dan sesudah itu sanggup dilaksanakan dan dipahami oleh semua warga negara Indonesia.

Tetapi seperti yang udah dikatakan diawal hingga terhadap 2 tahun efektifitas pembentukan tim konstituante berakhir bersama dengan sia-sia. Walaupun memang udah tercapai kesepakatan perihal proses pemerintahan, hak asasi, dan hal-hal lainnya.

Situasi politik dan proses multipartai bersama dengan gejolak serta stimulus baru demokrasi mempunyai kepada kekecauan politik dimana semua warga negara beradu untuk memperjuangkan ideologi yang paling benar menurutnya. Seperti yang dikatakan Hakiki (2014:18) bahwa terhadap sementara itu, terdapat 35 fraksi dalam badan konstituante.

Hal ini mengakibatkan kegeraman tersendiri dari Soekarno, sesudah peristiwa terpecahnya dwi tunggal Indonesia. Soekarno manfaatkan hak dan kekuasaan tertinggi sebagai presiden yaitu manfaatkan dekrit presiden, dimana dekrit sanggup digunakan dalam situasi dan situasi politik yang sangat genting.

Berikut isi dekrit presiden (dalam Hakiki, 2014: 18)

Pembubaran Konstituante
Berlakunya lagi Undang-Undang Dasar 1945 bagi segenap Bangsa Indonesia dan semua tumpah darah Indonesia, termasuk mulai hari anggal penetapan Dekrit ini, dan tidak berlaku lagi Undang-Undang Dasar Sementara.
Pembentukan Majelis Permusyawartan Rakyat Sementara dan Dewan Pertimbangan Agung Sementara dalam sementara yang sesingkat-singkatnya.

Dengan terdapatnya dekrit presiden, maka terhadap sementara itu pulalah negara Indonesia lagi bersama dengan bentuk pemerintahannya yaitu presidensial dan bentuk negara kesatuan. Tidak adalagi proses federal yang digunakan, tapi sesudah itu bentuk negara kesatuan lah yang digunakan.

Maka bersama dengan dibubarkannya tim konstituante, terjadi kekosongan dalam peran dan kegunaan legislatif di Indonesia, berdasarkan ketetapan presiden, Soekarno membentuk Majelis Permusyawaratan Rakyat terhadap sementara itu termasuk agar tidak terjadi kekosongan pemerintahan dan termasuk tugas pokok legislatif tetap jalan.

Syafiie (2013) mengemukakan bahwa perubahan mendasar terkait bersama dengan terdapatnya dekrit presiden adalah proses pemerintahan parlementer yang sesudah itu parlemnter miliki kewenangan spesifik dan sangat kuat, yang sanggup mengangkat perdana menteri dan menjatuhkan pemerintahan bersama dengan mosi tidak percaya lagi kepada proses pemerintahan presidensial yang mana presiden miliki kewenangan penuh atas jalannya pemerintah, dan termasuk presiden memegang penuh atas kepala pemerintahan dan kepala negara.

Tidak ada lagi arti perdana menteri, yang ada adalah presiden pemimpin besar Negara Kesatuan Republik Indonesia. Semua proses dan tersentralkan kepada presiden dan termasuk hal-hal lain dalam artian pelaporan pertanggung jawaban kini lagi kepada presiden Indonesia dan mesti dilaporkan kepada legislatif.

Pada masa-masa transisi yang dilaksanakan pemerintahan Soekarno teradapat kesulitan-kesulitan dan termasuk masih terjadi kepincangan, semestinya MPR yang udah dibentuk belum sanggup segera manfaatkan tugas pokok dan fungsinya gara-gara mesti diatur lagi dan diperjelas lagi posisi MPR.

 

Sistem Pemerintahan Menurut UUD 1945 Sebelum Amandemen UUD 1945

Amandemen Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia udah terjadi sebanyak empat kali. Tahun 1960 proses pemerintahan dan bentuk pemerintahan lagi menjadi kesatuan dan proses presidensial. Ada banyak perubahan yang mendasar bersama dengan udah dihapuskannya proses demokrasi parlementer di Indonesia terhadap sementara itu, diantaranya adalah pembentukan Majelis Permusyawaratan Rakyat.

Mengacu terhadap Pasal 1 ayat 2 yaitu terkait bersama dengan isi dari kedaulatan rakyat Indonesia diantaranya bahwa Kedaulatan adalah di tangan rakyat, dan dilaksanakan seutuhnya oleh Majelis Permusyawaratan Rakyat sebagai penjelmaan semua rakyat Indonesia. MPR ini menentukan UUD dan Garis-Garis Besar Haluan Negara.

MPR bertugas mengangkat Kepala Negara (Presiden) dan wakil Kepala Negara (Wakil Presiden). MPR memegang kekuasaan tertinggi, tetapi Presiden mesti menggerakkan haluan negara menurut garis-garis besar yang udah ditetapkan oleh MPR. Presiden yanng diangkat oleh MPR, bertunduk dan bertanggung jawab kepada MPR.

Hal ini menunjukan bahwa kuasa seorang presiden akan ada batasnya, pembatasannya adalah oleh MPR, yang miliki kewenangan untuk menambahkan pemberhentian secara tidak hormat dan termasuk menambahkan mosi tidak percaya atas pidato pertanggung jawabannya terhadap presiden. Jika mosi ini digunakan maka eksekutif secara otomatis mesti diganti oleh penggantinya yang baru.

Majelis Permusyawaratan Rakyat secara tidak segera merupakan instansi negara tertinggi dan terbesar yang dimiliki oleh Indonesia. MPR tidak sanggup berdiri sendiri maka dibentuklah badan-badan spesifik yang menanggulangi beban atau masalah-masalah spesifik diantaranya adalah DPR, DPA, MA dan BPK. Secara tidak segera pun Presiden kuasanya dibawah MPR itu sendiri.

Tugas pokok dan kegunaan terkait bersama dengan fungsi-fungsi instansi negara yang dalam hal ini dibawahi oleh MPR udah dicantumkan seutuhnya dalam UUD 1945 bersama dengan pembaharuan pasal-pasal baru terkait bersama dengan tugas pokok dan kegunaan instansi negara.

Diterapkannya lagi UUD 1945 memang mengindikasikan bahwa proses pemerintahan Indonesia tidak lain adalah hasil dari paduan pada parlementer dan termasuk presidensial, ini sangat keluar dimana tidak terdapatnya proporsi kekuasaan secara tegas terhadap kegunaan eksekutif dan legislatif keduanya masih saling membutuhkan.

Namun realita yang terjadi dari tahun 1960-1965, Syafiie menggambarkan bahwa dari aspek pemerintahan Soekarno jadi bertindak tirani dalam hal pengambilan ketetapan untuk merumuskan kebijakannya, terbukti bersama dengan terdapatnya Manipol USDEK atau Manivesto Politik bersama dengan Undang-Undangn 1945, Sosialsme Indonesia, Demokrasi Terpimpin, dan Kesejahteraan Rakyat.

Demokrasi terpimpin yang dilaksanakan oleh Soekarno adalah bentuk pemerintahan yang utamakan musyawarah mufakat tapi kekuasaan tertuju terhadap satu puncak pemimpin sentral, yaitu presiden. Masa ini hingga sekarang disebut bersama dengan Orde Lama. Dimana semua type dan type pemerintahan serta bentuk pemerintahan dicoba untuk dilaksanakan agar terjadinya kesejahteraan rakyat.

Hakiki (2014: 24) membuktikan tahun 1966 momentum politik baru terjadi di Indonesia bersama dengan adanaya MPR kuasa presiden tidak lagi sama, maka pidato yang berjudul Nawaksara yang dibawa oleh Presiden Soekarno tidak diterima oleh MPR. Hal ini menambahkan pengaruh mesti lengsernya Soekarno sebagai Presiden Indonesia.

Dengan ditolaknya pemerintahan Soekarno munculah skema dan skenario pemerintahan yang berkedok demokrasi parlementer, demokrasi presidensial yang memang adalah tirani politik tanpa henti.

Penolakan pidato pertanggungjawaban presiden terhadap sementara itu tidak terlepas dari aspek situasi sosial dan politik, Presiden Soekarno dituduh udah mengkhianati Pancasila dan termasuk udah bekerjasama bersama dengan PKI untuk merubah asas dan basic Negara Kesatuan Republik Indonesia menjadi negara yang berasaskan komunis.

Terjadi pergolakan politik dalam tubuh pemerintahan Indonesia, terdapatnya kudeta yang halus dan lembut dari Soehato dalam interaksi Jendral Nasution dan Soekarno membuatnya melengserkan Soekarno bersama dengan mudah. Soekarno hingga terhadap akhir hayatnya memegang ajaran teguh Nasakomnya, gara-gara dia percaya dan percaya nasionalis, komunis dan islam sanggup digabungkan menjadi satu kesatuan ajaran yang sanggup saling menguatkan.

Dibawah Rezim Soeharto pemerintahan Indonesia sangat menonjolkan ketiranian, kendati ada instansi negara yang mengontrol ada pengawas pemerintah tapi seutuhnya dilumpuhkan oleh Soeharto denga langkah menaruh orang-orangnya di tiap tiap instansi negara menjadi Soeharto hingga terhadap 32 tahun tidak tergoyahkan kepemimpinannya (Syafiie, 2013: 315).

Fungsi MPR dibawah rezim Soeharto dibikin menjadi dua utusan golongan, pertama adalah dari DPR yang terhadap sementara itu masih ada fraksi TNI/POLRI dan satunya adalah utusan area dan utusan golongan.

Walaupun diselenggarakan pemilu, tapi terhadap sementara itu yang berkuasa penuh adalah partai Golongan Karya, agar terhadap sementara itu pemerintah bernuansa tirani. Strategi pemenangan Soeharto dari tahun 1966-1998 adalah bersama dengan langkah mengawal utusan area yang disita dari para Gubernur yang diangkat Soeharto, panglima yang diangkat Soeharto, para utusan Golongan karya yang dipimpin oleh Soeharto sebagai ketua dewan pembinanya, kurang lebih 50% lebih nada ada di dalam tubuh MPR, itulah kunci kemenangan Soeharto berulang-kali (Syafiie, 2013: 315).

Sampai terhadap titik puncaknya yaitu 1998, Soeharto tidak sanggup lagi tetap melanggengkan kekuasaan, demonstrasi akibat terdapatnya krisis moneter menggerakan semua pergerakan mahasiswa dan termasuk semua organ mahasiswa untuk turun kejalan melengserkan kekuasaan mutlak dari Seoharto, selanjutnya terhadap sementara itu Soeharto lengser.sistem pemerintahan indonesia

Pada inti kesimpulannya adalah bahwa proses pemerintahan sebelum akan amandemen masih belum terkonsentrasi penuh, kala kita menyebut bahwa proses pemerintahan Indonesia terhadap sementara itu adalah proses presidensial, tapi karakteristiknya menunjukan hal itu semi presidensial, atau campuran hal ini keluar dari beberapa ketentuan pasal yang termuat di UUD 1945 sebelum akan amandemen diantaranya:

Pasal 4 ayat 1 yang menjelaskan bahwa presiden memegang kekuasaan pemerintah dan kepala negara tidak disebutkan secara rinci dibatang tubuh UUD 1945. Pasal 1 ayat 2 dalam UUD 1945 menjelaskan bahwa kedaulatan mutlak seutuhnya ditangan rakyat tapi realita yang terjadi adalah supremasi instansi yang mewakili rakyat.

Hal ini menunjukan bahwa cii-ciri proses pemerintahan parlementer gara-gara kedaulatan rakyat dilaksanakan oleh MPR yang merupakan representasi dari penduduk Indonesia dan setelah itu MPR mendistribusikan kewenangannya terhadap MA, DPR, Presiden dan BPK. Berarti hal ini membuktikan kekuasaan presiden tidak langsung.

Pasal 6 ayat 2 dalam UUD 1945 Presiden dan Wakil Presiden dipilih oleh MPR. Hal ini menunjukan bahwa proses kita manfaatkan parlmenter. Tidak seperti Amerika yang pemilihannya dilaksanakan segera oleh rakyat.

Presiden di sini termasuk mesti bertanggung jawab kepada MPR. Dalam proses pemerintahan presidensial Presiden tidak bertanggung jawab kepada parlemen tapi bertanggung jawab segera kepada rakyat. Ketentuan pertanggung jawaban Presiden kepada MPR dan bukan segera kepada rakyat merupakan cii-ciri proses pemerintahan parlementer.

Terakhir adalah tidak terdapatnya ketetapan yang tahu pada ekskutif dan legislatif secara tegas. Kita sanggup menyaksikan di Pasal 5 Ayat (2) yang membuktikan bahwa Presiden memegang kekuasaan membentuk undang-undang bersama dengan persetujuan DPR dan terkait bersama dengan pasal selanjutnya yaitu Pasal 20 Ayat (1) Tiap-tiap undang-undang mengkehendaki persetujuan DPR.

Dari pasal ini sanggup disimpulakn bahwa UUD 1945 tidak menganut tahu pemisahan kekuasaan (separation of power) seperti dalam proses pemerintahan presidensial melainkan menganut prinsip proporsi kekuasaan (distribution of power) seperti dalam proses parlementer.

Demikianlah asumsi yang coba dicermati kala kita merujuk kepada ketentuan UUD sebelum akan terdapatnya amandemen, sistematika, karakteristik dan termasuk ketentuan yang ada masih belum tahu terarah dalam proses pemerintahannya, seringkali termasuk bentuk negara kita belum sanggup terkontrol dan terarah.

Sistem Pemerintahan Indonesia sesudah amandemen UUD 1945

Soemantri (2003: 25) menjelaskan amandemen Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia udah dilaksanakan sebanyak empat kali, yaitu tahun 1999, 2000, 2001 dan 2002. Dari hasil amandemen selanjutnya maka terjadi perubahan-perubahan mendasar yaitu terkait bersama dengan instansi negara. Jika sebelum akan amandemen masih terdapat utusan golongan dan area serta ada dewan pertimbangan agung. Setelah amandem instansi negara itu dihapuskan dan diganti oleh Dewan Perwakilan Daerah dan termasuk Mahkamah Konstitusi.

Hal fundemental yang sanggup kita menyaksikan perubahannya termasuk adalah terkait bersama dengan kekuasaan dan kewenangan MPR, yang awal mulanya sanggup menjatuhkan pemerintahan kali ini supremasi tertinggi ada di tangan rakyat segera buka diwakili oleh MPR. Sehingga hingga hari ini pun instansi negara MPR tidak lagi berfaedah secara optimal. Kinerja MPR dipertanyakan gara-gara tidak lagi tugas sentral yang diemban oleh MPR.

Terkait bersama dengan proses pemerintahan yang diterapkan sesudah terdapatnya amandemen, Indonesia jadi percaya dan percaya bahwa proses pemerintahannya adalah presdiensial. Keraguan-keraguan sebelum akan terdapatnya amandemen dalam proses pemerintahan dicoba untuk dipecahkan bersama dengan dengana terdapatnya amanden.

Soemantri (2003: 23) mengungkap bahwa sesudah terdapatnya UUD hasil dari amandemen, Presiden dan Wakil Presiden kini dipilih segera oleh rakyat, tidak ada satupun yang sanggup menjatuhkan presiden dalam lingkup instansi negara jikalau rakyat itu sendiri, sesudah itu presiden berhak mengankat dan memberhentikan mentri-mentri atas pilihannya sendiri.

Dan kuasa presiden dalam hal pertimbangan UU pun kini tidak lagi sangat dominan ini menunjukan terdapatnya proses presidensiil yang nyata, pasal 20 ayat 5 menjelaskan bahwa jikalau rancangan Undang-Undang tidak disahkan dalam kurun sementara 30 hari maka undang-undang itu akan tetap berjalan.

Sama halnya bersama dengan instansi negara, dulu tidak ada arti instansi negara tapi sekarang instansi negara DPR, BPK, Presiden, DPD, MA dan MK serta Komisi Yudisial miliki kewenangan spesifik tersendiri.

Hal ini menunjukan bahwa proses pemerintahan Indonesia sesudah amandemen lebih rapih dan termasuk terstruktur secara kelembagaan, maka dari itu proses pemerintahan indonesia paska amandemen lebih spesifik kepada proses pemerintahan presidensial gara-gara menurut Soemantri (2003:34):

Kepala negara dan Kepala pemerintah dipegang oleh Presiden; Presiden bertanggung jawab secara segera kepada rakyat; Rakyat menentukan segera Presiden dan Wakil Presiden; Tidak sanggup dijatuhkan oleh instansi negara; Tidak utamakan asas pemisahan kekuasaan tapi utamakan asas proporsi kekuasaan; Para mentri bertanggung jawab kepada Presiden

Dari enam hal selanjutnya sanggup kita simpulkan bahwa proses pemerintahan Indonesia adalah proses presidensial gara-gara eksekutif dan legislatif miliki kegunaan dan tugas yang mewajibkan pada keduanya untuk saling mengawasi. Syafiie (2013:73) menjelaskan bahwa checking power with power merupakan ciri khas mutlak yang mesti dimiliki oleh penganut proses presidensial.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *